Dalam Pemilu 1965 Ferdenan Edralin Marcos terpilih sebagai presiden Filipina. Terpilihya Marcos dalam pemilihan presiden disambut lega oleh rakyat Filipina maupun pengamat-pengamat dari luar negeri. Walaupun pada tahun 1961 pemerintahan Macapagal mampu membangkitkan antusiasme rakyat, namun pada kenyataannya Macapagal yang menjanjikan penekanan pada perbaikan nasib rakyat kecil serta tekat menjadi pemimpin yang berwibawa, pemberantasan korupsi, dan program besar-besaran dalam bidang sosio ekonomi rupanya tak kunjung dipenuhi. Jadi dengan terpilihnya Marcos menjadi presiden Filipina ini, Marcos menjanjikan suatu awal yang baru kembali. Marcos merupakan anak dari seorang pengacara dan tokoh politik yang berasal dari Ilocos di daerah Luzon bagian utara.
Masa kampanye pemilihan presiden diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan, karena para penguasa politik di daerah-daerah melancarkan tindakan-tindakan mempengaruhi lewat kekuatan senjata, uang, dan para tukang pukul untuk meraih kemenangan. Namun justru karena itulah para calon yang didukung oleh Marcos mengalami kekalahan berat. Selain itu wakil presiden Lopez sudah memisahkan diri dari Marcos dan mengalihkan diri pada Partai Liberal. Mengenai alasan perpisahan antara Marcos dan Lopez ada berbagai versi. Marcos ternyata merintangi usaha keluarga Lopez untuk menambah harta mereka yang sudah banyak dan juga menuduh bahwasannya Lopez telah menyediakan dana untuk para aktivis mahasiswa.
Diberlakukannya Undang-undang Darurat Perang yang mencakup juga pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul, serta penyelesaian perombakan konstitusi oleh Sidang Konstituante menjelang akhir tahun 1972 dengan jelas menunjukkan bahwa akan dilakukan perubahan terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan demokrasi Filipina.
Prakarsa-prakarsa politik maupun ekonomi nampaknya mencerminkan besarnya pengaruh dari apa yang dinamakan golongan teknorat, yang merupakan bagian dari koalisi baru yang dibentuk oleh Marcos.
Gerakan separatis Muslim yang dikorbankan oleh keterasingan selama berabad-berabad dan keresahan akibat sebagai migrasi penduduk beragama kristen pada waktu-waktu belakangan, serta dukungan dari luar oleh negara-negara dan organisasi-organisasi Islam berhasil memobilisasikan sekitar tiga puluh ribu pejuang bersenjata dan mampu mendominasi sebagian besar dari Mindanao bagian tengah dan barat daya serta kepulauan Sulu. Perkembangannya dapat terlihat dari sudut pandang rezim, memberi pembenaran bagi peningkatan kekuatan militer serta terus diberlakukannya Undang-undang Darurat Perang. Di penghujung tahun 1972, ketika prakarsa-prakarsa yang diambil pada awal periode diberlakukannya Undang-undang Darurat Perang telah mengacaukan struktur dan pola-pola politik yang lama.
Pada tahun 1976-1980, Marcos membentuk suatu dewan legislatif nasional yang juga memberikan tanda akan adanya amandemen-amandemen terhadap konstitusi yang diusulkan oleh Marcos.
Marcos menjabat juga sebagai presiden yang sekaligus merangkap menjadi perdana menteri, serta tetap memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk hak menyetujui setiap rancangan undang-undang yang diusulkan dan memveto yang tidak dsukainya, serta hak untuk membubarkan majelis jika badan tersebut dinilainya tidak melakukan tugas dengan sebenarnya atau apabila ia menilai terdapat keadaan darurat nasional.Pada tanggal 17 Januari 1981 presiden Marcos telah mengumumkan adanya pembatalan Undang-undang Darurat Perang yang saat itu sudah berlaku selama delapan tahun. Penahanan orang-orang sipil yang melakukan pelanggaran oleh pihak militer juga dihapuskan setahap demi setahap, sejumlah tahanan dibebaskan, kekuasaan legislatif dialihkan secara formal kepada Majelis Nasional Sementara. Meskipun begitu, Marcos tetap mempertahankan hak untuk mengeluarkan dekrit dan semua dekrit yang telah dikeluarkan di bawah Undang-undang Darurat tetap berlaku.
Dua belas hari kemudian Marcos mengeluarkan pengumuman kembali untuk meminta Majelis Nasional agar mempertimbangkan perubahan-perubahan terhadap konstitusi dengan ditegakkannya sistem parlementer dan kepresidenan gaya Prancis. Meskipun antara tahun 1981 dan 1983 prakarsa politik kelihatan sepenuhnya berda di tangan Marcos, namun Marcos kurang berhasil mengendalikan faktor-faktor ekonomi yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang mana sangat mempengaruhi basis maupun stabilitas politik rezim yang berkuasa.
Masa kampanye pemilihan presiden diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan, karena para penguasa politik di daerah-daerah melancarkan tindakan-tindakan mempengaruhi lewat kekuatan senjata, uang, dan para tukang pukul untuk meraih kemenangan. Namun justru karena itulah para calon yang didukung oleh Marcos mengalami kekalahan berat. Selain itu wakil presiden Lopez sudah memisahkan diri dari Marcos dan mengalihkan diri pada Partai Liberal. Mengenai alasan perpisahan antara Marcos dan Lopez ada berbagai versi. Marcos ternyata merintangi usaha keluarga Lopez untuk menambah harta mereka yang sudah banyak dan juga menuduh bahwasannya Lopez telah menyediakan dana untuk para aktivis mahasiswa.
Diberlakukannya Undang-undang Darurat Perang yang mencakup juga pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul, serta penyelesaian perombakan konstitusi oleh Sidang Konstituante menjelang akhir tahun 1972 dengan jelas menunjukkan bahwa akan dilakukan perubahan terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan demokrasi Filipina.
Prakarsa-prakarsa politik maupun ekonomi nampaknya mencerminkan besarnya pengaruh dari apa yang dinamakan golongan teknorat, yang merupakan bagian dari koalisi baru yang dibentuk oleh Marcos.
Gerakan separatis Muslim yang dikorbankan oleh keterasingan selama berabad-berabad dan keresahan akibat sebagai migrasi penduduk beragama kristen pada waktu-waktu belakangan, serta dukungan dari luar oleh negara-negara dan organisasi-organisasi Islam berhasil memobilisasikan sekitar tiga puluh ribu pejuang bersenjata dan mampu mendominasi sebagian besar dari Mindanao bagian tengah dan barat daya serta kepulauan Sulu. Perkembangannya dapat terlihat dari sudut pandang rezim, memberi pembenaran bagi peningkatan kekuatan militer serta terus diberlakukannya Undang-undang Darurat Perang. Di penghujung tahun 1972, ketika prakarsa-prakarsa yang diambil pada awal periode diberlakukannya Undang-undang Darurat Perang telah mengacaukan struktur dan pola-pola politik yang lama.
Pada tahun 1976-1980, Marcos membentuk suatu dewan legislatif nasional yang juga memberikan tanda akan adanya amandemen-amandemen terhadap konstitusi yang diusulkan oleh Marcos.
Marcos menjabat juga sebagai presiden yang sekaligus merangkap menjadi perdana menteri, serta tetap memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk hak menyetujui setiap rancangan undang-undang yang diusulkan dan memveto yang tidak dsukainya, serta hak untuk membubarkan majelis jika badan tersebut dinilainya tidak melakukan tugas dengan sebenarnya atau apabila ia menilai terdapat keadaan darurat nasional.Pada tanggal 17 Januari 1981 presiden Marcos telah mengumumkan adanya pembatalan Undang-undang Darurat Perang yang saat itu sudah berlaku selama delapan tahun. Penahanan orang-orang sipil yang melakukan pelanggaran oleh pihak militer juga dihapuskan setahap demi setahap, sejumlah tahanan dibebaskan, kekuasaan legislatif dialihkan secara formal kepada Majelis Nasional Sementara. Meskipun begitu, Marcos tetap mempertahankan hak untuk mengeluarkan dekrit dan semua dekrit yang telah dikeluarkan di bawah Undang-undang Darurat tetap berlaku.
Dua belas hari kemudian Marcos mengeluarkan pengumuman kembali untuk meminta Majelis Nasional agar mempertimbangkan perubahan-perubahan terhadap konstitusi dengan ditegakkannya sistem parlementer dan kepresidenan gaya Prancis. Meskipun antara tahun 1981 dan 1983 prakarsa politik kelihatan sepenuhnya berda di tangan Marcos, namun Marcos kurang berhasil mengendalikan faktor-faktor ekonomi yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang mana sangat mempengaruhi basis maupun stabilitas politik rezim yang berkuasa.
