The Leader. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Pernyataan tersebut bermakna bahwa usaha suatu bangsa dalam mewujudkan kemerdekaannya merupakan hak bagi tiap-tiap bangsa. Termasuk bangsa Indonesia yang berusaha mewujudkan kemerdekaan dengan berpedoman pada asas hak, dalam artian bangsa Indonesia juga memiliki hak untuk merdeka, bebas menentukan nasib mereka dan mewujudkan bangsa yang sesuai dengan keinginan rakyatnya. Berpedoman pada hal tersebut kemudian muncul suatu gagasan dari berbagai kalangan dan tokoh untuk segera memerdekakan diri dengan memprokamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945.
Cara dan usaha bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya:
Perjuangan bangsa Indonesia tidaklah berhenti pada usaha untuk memplokamasikan kemerdekaannya. Pasca Indonesia memplokamasikan kemerdekaannya maka untuk memenuhi syarat menjadi sebuah Negara merdeka hal pertama yang dilakukan ialah membentuk lembaga pemerintahan. Selain itu pemerintahan Indonesia juga membuat UUD yang kemudian diikuti pembentukan tentara dalam rangka memperkuat system pertahanan Indonesia, badan keamanan tersebut diberi nama badan keamanan rakyat (BKR).
Meskipun Indonesia telah berstatus merdeka dengan bukti proklamasi maupun legitimasi dari bangsa lain, namun tentara jepang masih menduduki beberapa tempat di Indonesia bahkan tentara jepang juga sempat membubarkan daida PETA. Karena hal tersebutlah banga Indonesia melakukan suatu perlawanan demi mempertahankan kemerdekaannya, baik secara diplomasi maupun secara perlawanan bersenjata.
Dalam perlawanna bersenjata terdapat pada beberapa daerah,yakni:
Pertempuran di Surabaya pda 19 september yang terjadi di hotel yamato.
Pertempuran/perlawanan di bandung pada 17 oktober 1945
Pertempuran jawa tengah dan semarang
Pertempuran di medan area antara rakyat medan vs sekutu
Pertempuran di bali yagn sering dikenal dengan puputan margarana, pada 2-3 maet 1946
usaha Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaanyha secara deplomasi
Sementara usaha Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaanyha secara deplomasi antara lain:
Perundingan linggarjati pada 10-15 nobvember 1946
Perjanjian renvile pada tanggal 17 januari 1948 antara Indonesia dan belanda
Roem-royen 7 mei 1949
Konferensi meja bundar 23 agustus - 2 september 1949
Pembangaunan Indonesia I atau sering disebut sebagai pemerintahan orde lama banyak menemui tantangan.
bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan menemui bnyak tantangan, baik secara intern maupun ekstern. Secara eksteren bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaanya belum seratus persen terbebas dari bangsa penjajah. Hal tersebut menjadi permasalahan mendasar bagi pemerintahan pembangunan Indonesia I.
Sementara secara intern masih banyak permasalahan, pemerintahan yang terbentuk bersamaan dengan berdirinya Negara Indonesia belum mampu menjalankan pemeritahan dengan optimal. Selain itu UUD yang telah terwujud pasca proklamasi pada kenyataanya belum dapat dijalankan secara baik. Ketidak puasan rakyat, terutama pemuda terhadap pemerintahan menjadi permasalahn intern bagi pemerintahan Indonesia I.pada perkembangan berikutnya orde lam itu jug mmpunyai sistem perekonomian yang kurang optimal. adanya pertikaian politik berkepanjangan, perkembangan perekonomian semakin tidak menentu arahnya pada tahun 1960-an ,ditandai dgn ketidakstabilan sektor moneter,alokasi anggaran,neraca pembayaran. Usaha yang dilakukan dalam membentuk pemerintahan di Indonesia pemerintahan presidensial yang terbentuk bersamaan dengan berdirinya Negara Indonesia belum mampu menjalankan pemeritahan dengan optimal. Selain itu UUD yang telah terwujud pasca proklamasi pada kenyataanya belum dapat dijalankan secara baik. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpuasan pada rakyat Indonesia terutama kalangan pemuda. sebagai solisi dalam menanggapi ketidk puasan rakyat terhadap pemerintahan, terutama para pemuda, langkah yang dilakukan oleh sukarno-hata ialan membentuk cabinet ministerial dengan sjahrir sbg perdana menterinya, hal tersebut dilakukan guna menjalankan pelaksana pemerintahan secara optimal. kebijaksanaan syarir dlm kabinetnya antara lain: Mengubah status KNIP, Pendirian partai, Mengubah sistem cabinet sehingga mewakili partai yang ada.
Sementara secara intern masih banyak permasalahan, pemerintahan yang terbentuk bersamaan dengan berdirinya Negara Indonesia belum mampu menjalankan pemeritahan dengan optimal. Selain itu UUD yang telah terwujud pasca proklamasi pada kenyataanya belum dapat dijalankan secara baik. Ketidak puasan rakyat, terutama pemuda terhadap pemerintahan menjadi permasalahn intern bagi pemerintahan Indonesia I.pada perkembangan berikutnya orde lam itu jug mmpunyai sistem perekonomian yang kurang optimal. adanya pertikaian politik berkepanjangan, perkembangan perekonomian semakin tidak menentu arahnya pada tahun 1960-an ,ditandai dgn ketidakstabilan sektor moneter,alokasi anggaran,neraca pembayaran. Usaha yang dilakukan dalam membentuk pemerintahan di Indonesia pemerintahan presidensial yang terbentuk bersamaan dengan berdirinya Negara Indonesia belum mampu menjalankan pemeritahan dengan optimal. Selain itu UUD yang telah terwujud pasca proklamasi pada kenyataanya belum dapat dijalankan secara baik. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpuasan pada rakyat Indonesia terutama kalangan pemuda. sebagai solisi dalam menanggapi ketidk puasan rakyat terhadap pemerintahan, terutama para pemuda, langkah yang dilakukan oleh sukarno-hata ialan membentuk cabinet ministerial dengan sjahrir sbg perdana menterinya, hal tersebut dilakukan guna menjalankan pelaksana pemerintahan secara optimal. kebijaksanaan syarir dlm kabinetnya antara lain: Mengubah status KNIP, Pendirian partai, Mengubah sistem cabinet sehingga mewakili partai yang ada.
DI/TII(Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia)
Pemberontakan Andi Aziz (Andi Aziz Affair)
A. DI/TII(DAARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA)
Salah satu pemberontakan paling besar yang pernah terjadi di tanah air adalah DI/TII(DAARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA). Gerakan ini dipelopori dan dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Gerakan ini bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia(NII).
Pemberontakan berawal dari Jawa Barat. Kartosuwiryo dalam maklumatnya yang dibacakan beberapa saat setelah pembacaan Proklamasi Negara Islam Indonesia7 menyatakan dengan tegas menolak konsepsi Pancasila8. Pemberontakan kemudian meluas hingga Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Para pemimpinnya, selain Kartosuwiryo(Jawa Barat), terdapat pula Amir Fattah(Jawa Tengah), Daud beureueh(Aceh), Abdul Kahhar Muzakkar(Sulawesi Selatan), dan Ibnu Hadjar(Kalimantan Selatan).
1.DI/TII JAWA BARAT
Gerakan DI/TII Jawa Barat bermula ketika ditandatanganinya persetujuan perjanjian Renville pada 17 Januari 1848. Akibat dari persetujuan itu, wilayah Indonesia yang diakui Belanda semakin sempit dan pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah-wilayah yang dikuasainya hingga terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat(RIS). Selain wilayah kedaulatan RI berkurang, tentara gerilyawan RI yang berada diluar garis demarkasi Van Mook harus ditarik mundur.
Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dan pasukannya yang terdiri atas Hizbullah dan Sabilillah menolak persetujuan Renville. Ia menolak untuk memundurkan pasukannya ke Jawa Tengah dan sejak saat itu ia tidak lagi mengakui keberadaan RI. Ia memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia(NII).
Gerakan ini kemudian melakukan kekacauan di Jawa Barat. Pasukan DI/TII secara paksa menarik sumbangan dari rakyat. Namun karena rakyat saat itu sedang kesulitan ekonomi, pasukan DI/TII kemudian menjarah rumah-rumah penduduk.
Untuk mengatasi serangan pemerintah RI, DI/TII menggunakan strategi grilya.
Pemerintah akhirnya melakukan kerja sama dengan penduduk setempat untuk melawan pemberontakan ini dan menunjuk Ibrahim Adjie sebagai penanggung jawab strategi, yaitu membantu ABRI dengan cara mengepung pasukan DI/TII dari segala penjuru.
Pada tanggal 1 April 1962, dilancarkan operasi Bharatayudha untuk menumpas DI/TII Kartosuwiryo. DI/TII semakin terdesak dan satu-persatu komandannya menyerahkan diri. Pada tanggal 4 Juni 1962, Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ia sempat mengajukan grasi kepada Presiden, namun ditolak.
2.DI/TII JAWA TENGAH
Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah di seputar wilayah Brebes-Tegal. Ia awalnya adalah orang yang loyal terhadap RI, namun seperti Kartosuwiryo, ia kemudian berbalik memberontak dan bergabung dengan DI/TII Jawa Barat Kartosuwiryo pada 23 Agustus 1949. Pasukan Amir Fattah, yang kemudian diubah namanya menjadi Tentara Islam Indonesia(TII) dengan julukan Batalyon Syarif Hidayat Widjaja Kusuma.
Selain di wilayah Brebes-Tegal, dibagian selatan Jawa Tengah, Kebumen juga melakukan pemberontakan. Dipimpin oleh Muhammad Mahfudh Abdurrahman atau dikenal dengan nama Kiai Sumolangu, pemberontakan ini juga mengadakan kontak dengan DI/TII Jawa Barat Kartosuwiryo dengan tujuan yang sama pula, mendirikan Negara Islam.
Gerakan ini dilumpuhkan oleh TNI pada tahun 1954 melalui operasi Guntur.
3.DI/TII SULAWESI SELATAN
Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Kahhar Muzakkar. Latar belakang pemberontakan di Sulawesi Selatan berbeda dengan pemberontakan di daerah lain seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Pada mulanya, Abdul Kahhar Muzakkar adalah seorang komandan tentara RI Persiapan Resimen Hasanuddin di Yogyakarta dengan pangkat kolonel. Kemudian ia menggagas pembentukan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi(TRIPS).
Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi(TRIPS) beserta laskar-laskar dibawah pimpinan Komando Gerilya Sulawesi Selatan ini yang bergerilya di Sulawesi Selatan selama perang kemerdekaan berlangsung. Setelah perang kemerdekaan selesai, pemerintah mengeluarkan kebijakan nasionalisasi laskar-laskar. Dalam nasionalisasi ini, setiap laskar harus melalui seleksi. Namun tak semua laskar dibawah pimpinan Komando Gerilya Sulawesi Selatan memenuhi syarat. Sedangkan Abdul Kahhar menginginkan semua laskar Komando Gerilya Sulawesi Selatan masuk dalam daftar anggota APRIS. Pemerintah tetap tidak mau mengabulkan permintaan Abdul Kahhar.
Pada Agustus 1951, Abdul Kahhar melarikan diri ke hutan dengan membawa perlengkapan dan persenjataaan yang diperoleh dari pasukannya. Kemudian ia menerima tawaran Kartosuwiryo untuk memegang pimpinan TII wilayah Sulawesi Selatan. Pada 7 Agustus 1953, Abdul Kahhar resmi bergabung dengan DI/TII Jawa Barat.
Pemerintah setelah mengetahui Abdul Kahhar bergabung dengan DI/TII segera melancarkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Operasi ini memakan waktu lebih dari empatbelas tahun. DI/TII Sulawesi Selatan baru benar-benar tumpas pada tahun1965.
Pada Februari 1965, Abdul Kahhar Muzakkar tertembak mati dalam kontak senjata dengan pasukan RI.
4. DI/TII ACEH
Pemberontakan DI/TII Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh. Ia adalah seorang ulama terkenal Aceh saat itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi perbedaan pendapat antara kaum alim ulama Aceh dengan para bangsawan(uleebalaang).
Akhirnya pemerintah pusat turun tangan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut supaya tidak terjadi perang saudara. Pemerintah kemudian membentuk
Aceh sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Lalu diangkatlah Daud Beureueh sebagai Gubernur Aceh.
Namun dalam rangka menyederhanakan administrasi negara, Sukarno pada tahun 1950 menurunkan status Aceh sebagai wilayah karisidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh kecewa dengan keputusan ini karena selama perang kemerdekaan tidak sedikit bantuan yang diberikan rakyat Aceh untuk negara.
Maka pada tanggal 21 September 1953, Daud Beureueh mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh menjadi bagian Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan Kartosuwiryo dan memutuskan hubungan dengan Jakarta.
Selama pergerakannya, Daud Beureueh melakukan propaganda-propaganda yang isinya menjelek-jelekkan pemerintah Jakarta kepada rakyat Aceh. Oleh karena itu, seperti di daerah-daerah lain yang melakukan pemberontakan, pemerintah pusat melancarkan operasi untuk menumpas DI/TII Aceh.
Atas inisiatif Pangdam I bukit Barisan, kolonel Jasin, diadakanlah musyawarah dengan rakyat Aceh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam musyawarah itu, dibicarakanlah permasalahan dan kesalahpahaman yang terjadi. Akhirnya tercapai kesepakatan dan pemberontakan dapat diselesaikan secara damai.
5.DI/TII KALIMANTAN SELATAN
Pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan disebabkan ketidakpuasan rakyat yang tergabung dalam Kesatuan Rakjat Jang Tertindas(KRJT) Kalimantan Selatan. KRJT yang dipimpin oleh Ibnu Hajjar pada tahun 1950 sering melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. Pada awalnya pemerintah masih memberi kesempatan kepada Ibnu Hajjar untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Akhirnya Ibnu Hajjar menyerah.
Namun setelah merasa kuat dan banyak memiliki pengikut, Ibnu Hajjar kembali membuat kekacauan. Ia bergabung dengan Kartosuwiryo dan DI/TII. Ia pun diangkat sebagai Panglima TII wilayah Kalimantan pada tahun1954.
Akhirnya TNI melakukan operasi penumpasan pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan. Pada tahun 1959 Ibnu Hajjar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 22 Maret 1965.
Pemberontakan Andi Azis di Makasar
Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :
Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI
Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.
Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan.
Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Bentuk-bentuk Negara yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara.
Sebenarnya di dalam UUD 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidential. Namun setelah tiga bulan kemudian terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.
Penyimpangan itu adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri. Sehingga pada masa ini dengan dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer.
Soekarno pernah memerintah Indonesia dengan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Periode ini berlaku dari tanggal 17 Agustus 1945 dan berakhir pada 5 Juli 1959. Pada saat itu Indonesia berbentuk negara serikat. Kemudian dari tiga negara bagian, yaitu; Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, mengadakan perjanjian pada tanggal 17 Agustus 1950.
Perjanjian tersebut menghasilkan keputusan mengenai pembentukan Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Indonesia menggunakan UUD Republik Indonesia 1950. Sejak 1950 hingga 1959 Indonesia menganut sistem kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih semu.
Masa Parlementer berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dengan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dirangkum dari berbagai sumber.
baca juga:
LATAR BELAKANG KEDATANGAN BANGSA BARAT KE INDEONESIA
Awal Ramadhan 1435 H
Tips Foto Selfie
Agar Perut Tidak Keroncongan
Menu Buka Puasa Favorit
7 Tempat Favorit Buka Puasa
baca juga:
LATAR BELAKANG KEDATANGAN BANGSA BARAT KE INDEONESIA
Awal Ramadhan 1435 H
Tips Foto Selfie
Agar Perut Tidak Keroncongan
Menu Buka Puasa Favorit
7 Tempat Favorit Buka Puasa
