Salah satu peristiwa penting dalam sejarah pendudukan Belanda di Indonesia adalah sistem tanam paksa. Membahas mengenai pengertian, latar belakang, tujuan tanam paksa di Indonesia kiranya menjadi cukup menarik untuk kita pahami secara seksama. Maka dari itu artikel ini hadir untuk mengkaji secara singkat dan jelas mengenai materi tersebut.
Pengertian Tanam Paksa
Keberadaan Belanda di Indonesia memang tergolong cukup lama. Tak heran jika banyak kebijakan dan peristiwa penting yang melibatkan interaksi rakyat nusantara dengan pemerintahan Belanda. Salah satu peristiwa yang tak mungkin dilupakan oleh para sejarawan adalah kebijakan pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa.
Pada masa tersebut sebenarnya sebutan tanam paksa tidak dikenal oleh masyarakat pribumi, hal ini dikarenakan pada awal mulanya pemerintahan Belanda menyebut sistem yang diterapkan di wilayah Indonesia dengan sebutan Cultuurstelsel atau bisa juga disebut dengan sistem kultivasi dan baru pada tahun-tahun berikutnya sejarawan Indonesia menyebutnya dengan sistem tanam paksa. Sebutan ini diberikan karena bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan belanda terhadap masyarakat pribumi atas dasar paksaan.
Dalam mempelajari pengertian, latar belakang, tujuan tanam paksa perlu kita ketahui bersama bahwa Cultuurstelsel merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Johannes van den Bosch yang kala itu menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia-Belanda. Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 1830 dan berisikan mengenai kewajiban bagi tiap-tiap desa untuk menyisihkan tanahnya sebanyak 20 persen dari luas tanah pertanian yang ada guna ditanami tanaman ekspor yang nantinya akan dibeli oleh Belanda dengan harga sesuai kepastian mereka. Adapun komoditi yang diwajibkan oleh pemerintahan Belanda adalah tanaman tebu, kopi, serta nila. Selain hal tersebut pemerintahan kolonial juga mewajibkan bagi penduduk pribumi khususnya mereka yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk bekerja pada perkebunan milik pemerintah selama tujuh puluh tiga hari dalam satu tahun. Jika diprosentasikan sekitar 20 persen dari hari dalam setahun penduduk desa harus bekerja pada Belanda tanpa mendapat imbalan, hal ini diberlakukan sebagai bentuk penukaran lahan yang tidak mereka miliki.
Dalam kenyataanya kebijakan yang dikeluarkan Johannes van den Bosch rupanya menjadi tidak berarti karena semua lahan pertanian diwajibkan untuk ditanami komoditi ekspor sesuai yang diharapkan oleh Belanda. Begitu pula dengan penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian pada penyampaiannya diwajibkan bekerja selama 73 hari dalam setahun menjadi bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian yang ditunjuk oleh Belanda.
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian tanam paksa adalah sistem yang diberlakukan oleh pemerintahan Belanda terhadap wilayah jajahan khususnya Hindia-Belanda untuk melaksanakan pekerjaan di bidang pertanian tanpa adanya imbalan.
Latar belakang terjadinya sistem tanam paksa di Indonesia
Para sejarawan berpendapat bahwa Latar belakang tanam paksa adalah karena adanya goncangan ekonomi di pihak pemerintahan Belanda khususnya yang ada di Hidia-Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pemerintahan belanda menghabiskan banyak dana dalam melawan perjuangan Kaum Padri yang disebut dengan Perang Padri, hal ini kembali diperkeruh dengan munculnya perjuangan Pangeran Diponegoro pada waktu yang hampir bersamaan yang kemudian dikenal dengan sebutan perang Diponegoro.
Meskipun secara riil pemerintahan Belanda bisa dikatakan menang melawan kedua tokoh pahlawan nasional tersebut namun tidak dapat dipungkiri bahwa dana yang dihabiskan semasa peperangan tersebut sangat banyak dan besar. Di lain sisi pihak Belanda juga banyak mengeluarkan dana dalam perang Napoleon serta kekalahannya dalam menaklukkan Belgia.
Guna menutup devisit inilah kemudian pemerintahan Belanda melalui Jenderal Gubernur Johannes van den Bosch memberlakukan Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa terhadap wilayah jajahan Hindia-Belanda.
Tujuan Tanam Paksa
Dengan adanya sistem eksploitasi tenaga kerja serta sektor ekonomi khususnya di bidang pertanian ini diharapkan pemerintahan Belanda mampu menutup kekurangan kas negara. Kewajiban rakyat menanam jenis tanaman yang laku di luar menjadi harapan yang cukup terang bagi pemerintahan belanda dalam meningkatkan pendapatan/ keuntungan. Ketidak pedulian pemerintahan Belanda terhadap keadaan dan kondisi rakyat pribumi semakin memperjelas bahwa tujuan tanam paksa 100% bagi pihak Belanda.
Peristiwa ini jelas berdampak negatif terhadap rakyat Indonesia yang pada waktu itu mengalami kesempurnaan dalam penderitaan seperti kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan lain sebagainya. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia masa tanam paksa menjadi salah satu masa dimana rakyat mengalami penindasan yang amat kejam.
Dengan memahami pengertian, latar belakang, tujuan tanam paksa di atas tentunya secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Semoga sejarah kelam bangsa Indonesia pada masa tersebut tidak pernak kita jumpai kembali di negeri tercinta ini. Semoga bermanfaat.
